Tambah Income Jutaan Rupiah

Senin, 02 Januari 2012

PENGEMBANGAN PROFESIONALISME GURU

PENGEMBANGAN PROFESIONALISME GURU
By. Bakri
I. PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah

Dalam dunia pendidikan, guru merupakan unsur utama pada keseluruhan proses pendidikan, terutama di tingkat institusional dan instruksional. Posisi guru dalam pelaksanaan pendidikan berada pada garis terdepan. Keberadaan guru dan kesiapannya menjalankan tugas sebagai pendidik sangat menentukan bagi terselenggaranya suatu proses pendidikan. Menurut Muhammad Surya, tanpa guru pendidikan hanya akan menjadi slogan yang tiada arti. Baginya, guru dianggap sebagai titik sentral dan awal dari semua pembangunan pendidikan.[1]

Peranan guru memiliki posisi sentral dalam proses pembelajaran. Ada tiga faktor yang memengaruhi implementasi kurikulum, yaitu dukungan kepala sekolah, dukungan rekan sejawat guru, dan dukungan dari dalam guru itu sendiri.[2] Dari tiga faktor tersebut guru merupakan faktor penentu di samping faktor-faktor yang lain. Dengan kata lain keberhasilan implementasi kurikulum tingkat satuan pendidikan sangat ditentukan oleh guru karena bagaimanapun baiknya suatu kurikulum ataupun sarana pendidikan jika gurunya tidak memahami dan melaksanakan tugas dan fungsi secara baik, hasil implementasi kurikulum tidak memuaskan. Oleh karena itu, pengembangan profesionalisme guru merupakan keniscayaan dalam menyukseskan impelementasi kurikulum tingkat satuan pendidikan.
Guru merupakan pendidik, yang menjadi tokoh, panutan, dan identifikasi peserta didik dan lingkungannya. Oleh karena itu, guru harus memiliki standar kualitas pribadi tertentu, yang mencakup tanggungjawab, wibawa, mandiri, dan disiplin.[3] Guru merupakan pemeran utama kegiatan pembelajaran yang berinteraksi langsung dengan peserta didik dalam kegiatan proses belajar mengajar. Guru pelaksana terdepan pendidikan di sekolah. Berhasil tidaknya upaya peningkatan kualitas peningkatan pendidikan banyak ditentukan oleh kemampuan yang ada pada guru dalam mengemban tugas pokok sebagai pengelola kegiatan pembelajaran di kelas. Mengingat begitu penting peranan guru maka sudah sepatutnya guru benar-benar memiliki kompetensi yang sesuai dengan dengan tuntutan profesi.[4]
Proses dan tujuan  pendidikan di manapun dilaksanakan tidak akan pernah mencapai hasil secara optimal tanpa adanya pendidik yang profesional. Pendidik yang baik, dalam hal ini adalah guru dengan kepemilikan profesionalisme yang memadai, merupakan persyaratan mutlak bagi terselenggaranya proses pendidikan yang baik. Dunia pendidikan merupakan sarana yang diharapkan mampu membangun generasi muda yang diidamkan. Guru profesional akan dapat mengarahkan sasaran pendidikan membangun generasi muda menjadi suatu generasi penuh harapan.[5]  Karena kepemilikan profesionalisme guru harus senantiasa dibina dan dikembangkan dengan harapan kualitas atau mutu pendidikan bisa meningkat.
Makalah ini mencoba membahas tentang pengembangan profesionalisme Guru Pendidikan Agama Islam (GPAI). Pengembangan profesionalisme GPAI diarahkan untuk perbaikan mutu pendidikan secara umum  maupun sebagai tuntutan pekerjaan guru sebagai profesi.
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian dalam latar belakang maka masalah pokok dalam pembahasan makalah ini adalah  bagaimana pengembangan profesionalisme GPAI, dengan submasalah:
1.         Apakah yang dimaksud profesionalisme GPAI?
2.         Bagaimana fokus pengembangan profesionalisme GPAI?
3.         Bagaimana prinsip dan jenis kegiatan pengembangan profesionalisme GPAI?


II. PEMBAHASAN
A. Profesionalisme GPAI
            Sejak diterbitkannya Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (UUGD), profesionalisme guru sering dibicarakan di dalam berbagai forum. Profesionalisme guru dikaitkan dengan tiga faktor yang cukup penting, yaitu kompetensi guru, sertifikasi guru, dan tunjangan profesi guru. Ketiga faktor tersebut merupakan latar yang disinyalir berkaitan erat dengan kualitas pendidikan. Guru profesional yang dibuktikan dengan kompetensi yang dimilikinya akan mendorong terwujudnya proses dan produk kinerja yang dapat menunjang peningkatan mutu pendidikan.
Guru kompeten setidaknya dapat dibuktikan dengan perolehan sertifikasi guru berikut tunjangan profesi yang memadai menurut ukuran Indonesia. Sekarang ini, terdapat sejumlah guru yang telah tersertifikasi, akan tersertifikasi, telah memperoleh tunjangan profesi, dan akan memperoleh tunjangan profesi. Fakta bahwa guru telah tersertifikasi merupakan dasar asumsi yang kuat, bahwa guru telah memiliki kompetensi. Kompetensi guru tersebut mencakup empat jenis, yaitu (1) kompetensi pedagogik (2) kompetensi kepribadian, (3) kompetensi sosial, dan (4) kompetensi profesional.
Berdasarkan uraian di atas setiap GPAI harus merasa bahwa pekerjaannya adalah sebuah profesi. Bahkan lebih dari itu seorang GPAI harus menyadari sepenuhnya bahwa aktivitasnya sebagai seorang pendidik merupakan aktivitas mulia untuk mengangkat derajat manusia lain. Aktivitas mengajar sebagai profesi harus dijalanknan secara sungguh-sungguh dan profesional. Apalagi dari aktivitas ini seseorang mendapatkan nafkah hidup karenanya dia harus menjaga segala sesuatunya agar berjalan pada posisi yang seharusnya.
             Secara tegas Undang-undang Nomor 14 tentang Guru dan Dosen (UUGD) pasal 1 butir 4 mengatakan: ”profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memelukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi.[6] Atas dasar pernyataan ini, ternyata pekerjaan profesional berbeda dengan pekerjaan lainnya karena suatu profesi memerlukan kemampuan dan keahlian dalam melaksanakan profesinya.[7]
Kusnandar mengatakan bahwa profesionalisme adalah suatu kondisi, arah, nilai, tujuan, dan kualitas suatu keahlian dan kewenangan yang berkaitan dengan mata pencaharian seseorang.[8] Selanjutnya dalam pasal 7 disebutkan 9 prinsip profesionalitas guru, dua di antaranya adalah pertama memiliki bakat, minat, panggilan jiwa, dan idealisme, kedua memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia.[9]
Undang-undang ini menjadi landasan yang kuat guna mendorong peningkatakan atau pengembangan profesionalisme guru dalam menjalankan tugasnya. Dalam rangka memiliki dan menjaga komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia, seorang guru mau tidak mau harus berupaya mengembangkan profesionalisme yang ia miliki. Secara moral GPAI memiliki tanggungjawab besar dalam hal ini karena selain peningkatan mutu pendidikan ia juga dituntut untuk meningkatkan keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia peserta didik.
            Profesionalisme guru menuntut dipersyaratkannya kualifikasi akademik minimum dan bersertifikat pendidik. Guru-guru PAI yang memiliki kreteria profesional akan mampu menjalankan fungsi utama secara efektif dan efesien untuk mewujudkan proses pendidikan dan pembelajaran. Tugas GPAI semakin berat apalagi mengingat fungsi dan tujuan pendidikan nasional adalah mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, dengan tujuan mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggungjawab.[10]
            Guru mempunyai kedudukan sebagai tenaga profesional pada jenjang pendidikan dasar, menengah, dan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal. Kedudukan guru sebagai tenaga profesional dimaksudkan berfungsi untuk meningkatkan martabat dan peran guru sebagai agen pembelajaran sehingga diharapkan meningkatkan mutu pendidikan nasional secara umum.[11] Profesionalisme guru perlu dipupuk, dibina, dan dikembangkan sehingga cita-cita dan tugas luhur ini bisa terwujud, yang pada gilirannya akan tercipta bangsa yang sejahtera dan bermartabat.

B. Fokus Pengembangan Profesionalisme GPAI
Berbicara tentang perbaikan kinerja guru atau pengembangan profesionalisme khususnya GPAI, tidak bisa dilepaskan dari tugas pokok (tupoksi) utama dan berbagai tanggung jawab guru yang terkait lainnya. Tugas dan tanggung jawab guru meliputi banyak hal, yaitu guru dapat berperan sebagai pengajar, pemimpin kelas, pembimbing, pengatur lingkungan belajar, perencana pembelajaran, supervisor, motivator, evaluator, inovator, serta tugas lainnya yang terkait dengan statusnya sebagai guru pendidikan agama Islam.
Guru harus memiliki karakteristik profesional. Pertama, komitmen terhadap profesionalitas yang melekat pada dirinya sikap dedikatif, komitmen terhadap mutu proses dan hasil kerja (produk), dan sikap continous improvement (improvisasi berkelanjutan). Kedua, menguasai dan mampu mengembangkan serta menjelaskan fungsi ilmu dalam kehidupan, mampu menjelaskan dimensi teoretis dan praktisnya. Dengan kata lain, mampu melakukan transformasi, internalisasi, dan implementasi ilmu kepada peserta didik. Ketiga, mendidik dan menyiapkan peserta didik yang memiliki kemampuan berkreasi, mengatur dan memelihara hasil kreasinya supaya tidak menimbulkan malapetaka bagi dirinya, masyarakat, dan lingkungannya. Keempat, mampu menjadikan dirinya sebagi model dan pusat anutan (centre of self- identification), teladan, dan konsultan bagi peserta didiknya. Kelima, mampu bertanggung jawab dalam membangun peradaban di masa depan (civilization of the future).[12] Untuk memenuhi tuntutan kinerja guru yang baik, maka pembinaan profesionalisme guru menjadi sebuah keniscayaan. Ketika hal ini dihindari atau tidak dijalankan maka peningkatan mutu pendidikan yang diharapkan tidak akan pernah terwujud.
            Kedudukan dan posisi guru sebagai tenaga profesional bertujuan untuk melaksanakan sistem pendidikan nasional dan sekaligus mewujudkan tujuannya. Untuk mencapai kreteria profesional, guru harus menjalani profesionalisasi atau proses menuju derajat    profesional yang sesungguhnya secara terus menerus, termasuk kompetensi mengelola kelas. Berdasarkan UU Nomor 74 Tahuan 2008 dibedakan antara pembinaan dan pengembangan kompetensi guru yang belum dan yang sudah berkulifikasi S-1 atau D-IV. [13]
            Pengembangan dan peningkatan kompetensi bagi guru yang sudah memiliki sertifikat pendidik dilakukan dalam rangka menjaga agar kompetensi keprofesiannya tetap sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan atau olah raga. Pembinaan dan pengembangan profesi dan karir guru (P3KG) meliputi pembinaan kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Pembinaan dan pengembangan karir meliputi penugasan, kenaikan pangkat, dan promosi. Upaya pembinaan dan pengembangan karir ini harus sejalan dengan jenjang jabatan fungsional para guru.[14] Kegiatan pembinaan dan pengembangan ini bisa dijalankan melalui prakarsa pemerintah, pemerintah daerah, penyelenggara pendidikan, asosiasi guru, juga bisa melalui inisiatif guru itu sendiri.
            Berikut penjelasan tentang fokus P3KG  dengan empat kompetensi utama yang harus dimiliki oleh seorang guru:[15] Pertama, kompetensi pedagogik. Kompetensi ini terdiri atas lima subkompetensi yaitu: memahami peserta didik secara mendalam; merancang pembelajaran, termasuk memahami landasan pendidikan untuk kepentingan pembelajaran; melaksanakan pembelajaran; merancang dan melaksanakan evaluasi pembelajaran; dan mengembangkan peserta didik untuk mengaktualisasikan potensi dirinya. Lima subkompetensi ini memiliki sedikitnya empatbelas indikator.
            Kedua,  kompetensi kepribadian. Kompetensi ini terdiri atas empat subkompetensi yaitu: kepribadian yang mantap dan stabil; kepribadian yang arif; kepribadian yang berwibawa; berakhlak mulia dan dapat menjadi teladan. Empat subkompetensi ini memiliki sedikitnya enam indikator.
            Ketiga, kompetensi sosial. Kompetensi ini terdiri atas tiga subkompetensi yaitu: mampu berkomunikasi dan bergaul dengan peserta didik; mampu berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan sesama pendidik dan tenaga kependidikan; mampu berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan orang tua / wali peserta didik dan masyarakat sekitar. Tiga subkompetensi ini memiliki sedikitnya lima indikator.
            Keempat, kompetensi profesional. Kompetensi ini terdiri atas dua subkompetensi yaitu: menguasai substansi keilmuan yang terkait dengan bidang studi; menguasai struktur dan metode keilmuan. Dua subkompetensi ini memiliki sedikitnya enam indikator.
            Empat kompetensi utama dan subkompetensinya mutlak dimiliki oleh guru karena guru berkedudukan sebagai tenaga profesional. Dia memiliki tanggungjawab yang tidak ringan juga kewajiban-kewajiban lainnya, yang harus dipegang dan dijalankan sesuai dengan aturan yang telah ada.
C. Prinsip dan Jenis Kegiatan Pengembangan Profesionalisme GPAI
            Prinsip pengembangan profesionalisme guru terdiri atas dua prinsip yaitu prinsip umum dan prinsip khusus. Prinsip umum terdiri atas lima hal yakni; pertama, pengembangan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif, kedua, pengembangan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna, ketiga, pengembangan diselenggarakan sebagai proses pembudayaan dan pemberdayaan guru yang berlangsung sepanjang hayat, keempat, pengembangan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengemabngakan kreativitas guru dalam proses pmbelajaran, kelima, pengembangan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan.[16]
            Sedangkan prinsip khusus yang dianut dalam pengembangan profesionalisme guru adalah:[17] pertama  pengembangan profesionalisme harus bersifat ilmiah atau dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan, kedua bersifat relevan dimana rumusannya berorientasi pada tugas pokok dan fungsi guru sebagai pendidik profesional, ketiga sistematis di mana setiap komponen dalam kompetensi jabatan guru berhubungan secara fungsional dalam mencapai kompetensi, keempat konsisten di mana ada hubungan yang tetap dan taat azas antara kompetensi dan indikator, kelima aktual dan kontekstual dalam artian rumusan kompetensi dan indikator dapat mengikuti perkembangan iptek, keenam fleksibel di mana rumusan kompetensi dan indikator dapat berubah sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan zaman.
            Ketujuh, demokratis di mana setiap guru memiliki hak dan peluang yang sama untuk diberdayakan baik secara individual maupun institusional, kedelapan obyektif di mana setiap guru dibina dan dikembangankan profesionalismenya dengan mengacu pada hasil penilaian yang dilaksanakan berdasarjkan indikator-indikator terukur dari kompetensi profesinya, kesembilan komprehensif di mana setiap guru ibina dan dikembangkan profesi dan karirnya untuk mencapai kompetensi profesi dan kinerja yang bermutu, kesepuluh memandirikan di sini diharapkan akan tercipta kemandirian profesional, kesebelas profesional; aktivitas pembinaan dan pengembangan profesi dan karir guru dilaksanakan dengan mengedeoankan nilai-nilai profesionalitas.
            Keduabelas, bertahap; hal ini diarahkan agar guru benar-benar mencapai puncak profesionalitas, ketigabelas berjenjang; pembinaan dan pengembangan dilaksanakan secara berjenjang berdasarkan jenjang kompetensi atau tingkat kesulitan kompetensi yang ada pada standar kompetensi, keempatbelas berkelanjutan; pembinaan dan pengembangan perlu dilaksanakan dengan cara berkelanjutan karena perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni serta adanya kebutuhan penyegaran kompetensi guru, kelimabelas akuntabel; seluruh kegiatan ini bisa dipertanggungjawabkan secara transparan kepada publik, keenambelas efektif; kegiatan ini mampu memberikan informasi kepada pihak-pihak yang terkait dalam pembinaan dan pengembangan profesi dan karir guru lebih lanjut dalam upaya peningkatan kompetensi dan kinerja guru, ketujuhbelas efesien; kegiatan ini harus didasari oleh pertimbangan penggunaan sumberdaya seminimal mungkin untuk mendapatkan hasil yang maksimal.
            Adapun jenis-jenis kegiatan pengembangan profesionalisme guru dilaksanakan melalui berbagai strategi dalam bentuk pendidikan dan pelatihan (diklat) maupun bukan diklat antara lain:[18]
1.      Pendidikan dan pelatihan
a.       In Hause Training (IHT); pelatihan yang dilaksanakan secara internal di kelompok guru, sekolah atau tempat lain yang ditetapkan untuk menyelenggarakan pelatihan.
b.      Program magang; pelatihan yang dilaksanakan di dunia kerja atau industri yang relevan dalam rangka meningkatkan kompetensi profesional guru.
c.       Kemitraan sekolah; kegiatan ini bisa dilaksanakan antara sekolah dengan alasan bahwa terdapat keunikan atau kelebihan yang dimiliki oleh mitra.
d.      Belajar jarak jauh; kegiatan ini bisa dilaksanakan tanpa menghadirkan instruktur dan peserta pelatihan dalam ruang atau tempat tertentu, melainkan dengan sistem pembelajaran melalui internet dan sejenisnya.
e.       Pelatihan berjenjang dan pelatihan khusus; pelatihan ini dilaksanakan oleh lembaga-lembaga yang diberi wewenang di mana program disusun secara berjenjang, mulai dari jenjang dasar, menengah, lanjut dan tingggi.
f.       Kursus singkat di perguruan tinggi atau tempat lainnya. Kegiatan ini dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan guru dalam seperti kemampuan untuk penelitian tindakan kelas, menyusun karya tulis ilmiah, merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran, dan lain-lain.
g.      Pembinaan internal sekolah; dilakukan oleh kepala sekolah dan guru-guru yang memiliki kewenangan membina, melalui rapat dinas, rotasi tugas mengajar, pemberian tugas-tugas interal, dan lain-lain.
h.      Pendidikan lanjut; kegiatan ini bisa dilaksanakan melalui tugas belajar ataupun izin belajar. Outputnya adalah untuk menghasilkan guru-guru pembina yang dapat membantu guru-guru yang lain untuk meningkatkan profesionalisme guru.
2.      Kegiatan selain pendidikan dan pelatihan
a.       Diskusi fokus pendidikan; kegiatan ini bisa dilakukan secara berkala dengan topik diskusi sesuai dengan maslah yang berkembang di sekolah.
b.      Seminar; kegiatan seminar juga bisa digunakan untuk memperbaharui pengetahuan para guru terkait peningkatan profesionalismenya.
c.       Workshop; kegiatan ini akan lebih efektif kalau diarahkan untuk menghasilkan produk yang bermanfaat bagi pembelajaran, peningkatan kompetensi maupun pengembangan karir. Workshop ini bisa berupa kegiatan menyusun KTSP, analisis kurikulum, pengembangan silabus, penyususnan RPP, dan lain-lain.
d.      Penelitian; kegiatan ini bisa berupa penelitian tindakan kelas, penelitian eksperimen dalam rangka peningkatan mutu pembelajaran.
e.       Penulisan buku atau bahan ajar; kegiatan ini bisa memupuk munculnya budaya ilmiah pada diri setiap guru yang diharapkann bisa ditransformasi kepada guru lain atau peserta didik.
f.       Pembuatan media pembelajaran; hal ini bisa berupa alat peraga, alat praktikum sederhana, maupun bhan ajar elektronik atau animasi pembelajaran.
g.      Pembuatan karya teknologi atau karya seni; karya teknologi atau karya seni bisa berupa karya yang bermanfaat bagi masyarakat atau karya yang memiliki nilai estetika yang diakaui masyarakat.
Pendidikan, pelatihan, dan pengembangan profesionalisme merupakan proses yang harus ditempuh para guru pada saat menjalani tugas-tugas kedinasan. Kegiatan ini diarahkan dengan tujuan untuk meningkatkan komptensi, ketrampilan, sikap, pemahaman, dan performansi yang dibutuhkan oleh guru saat ini dan di masa mendatang.
           
 I. PENUTUP
A. Kesimpulan
1. Profesionalisme guru tidak dapat dipisahkan dengan tiga faktor yang cukup penting, yaitu kompetensi guru, sertifikasi guru, dan tunjangan profesi guru. Profesionalisme guru merupakan suatu kondisi di mana pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang guru itu menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi.
2. Pembinaan dan pengembangan profesi dan karir guru (P3KG) meliputi pembinaan kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional.
3. Prinsip pengembangan profesionalisme guru terdiri atas dua prinsip yaitu prinsip umum dan prinsip khusus, sementara jenis-jenis kegiatan pengembangan profesionalisme guru dilaksanakan melalui berbagai strategi dalam bentuk pendidikan dan pelatihan (diklat) maupun non diklat.
B. Implikasi
            Pengembangan profesionalisme guru adalah suatu keniscayaan yang harus ditempuh jika mutu pendidikan ingin ditingkatkan, apalagi mengingat pendidikan Indonesia yang terpuruk sekarang ini. Profesionalisme guru implikasinya bukan hanya tertuju pada mutu pendidikan saja namun juga kepada institusi di mana guru bekerja, dan lebih penting lagi bagi diri pribadi guru, baik sebagai upaya peningkatan kompetensi diri maupun peningkatan penghasilan sebagai profesi.
            Pengembangan profesionalisme guru harus dijalankan secara kontinyu tidak secara parsial saja, atau hanya berhenti ketika guru sudah bersertifikasi. Pengembangan profesionalisme guru adalah proses yang tiada henti yang dijalani oleh seorang guru dalam menggeluti profesinya. Kegiatan ini harus mendapatkan dukungan dari pemerintah, lembaga, maupun diri guru itu sendiri.
  
DAFTAR PUSTAKA

Alma, Buchari. et al.,. Guru Profesional: Menguasai Metode dan Terampail Mengajar. Bandung: Alfabeta, 2009.
Danim, Sudarwan dan Khairil. Profesi Kependidikan. Bandung: Alfabeta, 2011.
Departemen Agama RI. Pedoman Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah Dasar dan Menengah (SD, SMP, SMA, dan SMK). Direktorat Jenderal Pendidikan Agama Islam pada Sekolah Tahun 2007.
E. Mulyasa. Implementasi KTSP, Kemandirian Guru dan Kepala Sekolah, Ed. I, Cet. I; Jakarta: Bumi Karsa, 2008.
E. Mulyasa. Menjadi Guru Profesional Menciptakan Pembelajaran Kreatif dan Menyenangkan. Cet. VIII; Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2009.
Kusnandar. Guru Profesional Implementasi Kurikulum Satuan Pendidikan (KTSP) dan Sukses dalam Serifikasi Guru. Ed. I, Jakarta: Rajawali Press, 2009.  
Mappanganro. Pemilikan Kompetensi Guru. Makassar: Alauddin Press, 2010).Tafsir, Ahmad. Ilmu Pendidikan dalam Persepektif Islam. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1992.
Surya, Muhammad. Percikan Perjuangan Guru. Cet. I; Semarang: CV. Aneka Ilmu, 2003.
Undang-undang R.I. No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Jakarta: BP. Panca Usaha, 2003.
Undang-undang R.I. No. 14 Tahuan 2005 Tentang Guru dan Dosen, Bandung: Citra Umbara, 2006.
Usman, Uzer Moh. Menjadi Guru Profesional. Cet. XII; Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2001.



[1]Muhammad Surya, Percikan Perjuangan Guru (Cet. I; Semarang: CV. Aneka Ilmu, 2003), h. 2.
[2]E. Mulyasa, Implementasi KTSP, Kemandirian Guru dan Kepala Sekolah, Ed. I (Cet. I; Jakarta: Bumi Karsa, 2008), h. 180.
[3]E. Mulyasa, Menjadi Guru Profesional Menciptakan Pembelajaran Kreatif dan Menyenangkan (Cet. VIII; Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2009), h. 37.
[4]Lihat Departemen Agama RI, Pedoman Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah Dasar dan Menengah (SD, SMP, SMA, dan SMK) Direktorat Jenderal Pendidikan Agama Islam pada Sekolah Tahun 2007, h. 2.
[5]Buchari Alma, et al., Guru Profesional Menguasai Metode dan Terampail Mengajar (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 124.
[6]Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Bandung: Citra Umbara, 2006), h. 3.
[7]Moh. Uzer Usman, Menjadi Guru Profesional (Cet. XII; Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2001), h. 14.
[8]Kusnandar, Guru Profesional Implementasi Kurikulum Satuan Pendidikan (KTSP) dan Sukses dalam Serifikasi Guru Ed. I (Jakarta: Rajawali Press, 2009), h. 54.  
[9]Republik Indonesia, op. cit., h. 7.
[10]Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional  (Jakarta: BP. Panca Usaha, 2003), h. 7.
[11]Sudarwan Danim dan Khairil, Profesi Kependidikan (Bandung: Alfabeta, 2011), h. 6.
[12]http://www.tarbiyah-iainantasari.ac.id/makalah_detail.cfm?judul=110

[13]Sudarwan Danim dan Khairil, loc. cit. 
[14]Ibid., h. 7.
[15]Selengkapnya lihat Ibid., h. 32-34, lihat juga dalam daftar isi Mappanganro, Pemilikan Kompetensi Guru (Makassar: Alauddin Press, 2010).
[16]Ibid., h. 39.
[17]Ibid., h. 39-41.
[18]Ibid., h. 41-42.

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar